 |
| AMP2J gelar aksi demo di depan gedung DPRD Jember, Kantor KPU Jember dan Kantor Bawaslu Jember. (Crimehunternews.id) |
Jember, Crimehunternews id - Aliansi Masyarakat Peduli Pemilih Jurdil (AMP2J) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Jember, Kantor KPU Jember dan Kantor Bawaslu Jember, dengan membentangkan poster dan spanduk bertuliskan kecaman dan tuntutan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu di Kabupaten Jember.
Mereka yang tergabung dalam AMP2J melakukan demonstrasi, setelah mendapat laporan dari masyarakat banyaknya temuan penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, dan menuntut anggota komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember dipecat.
Hal tersebut dilakukan lantaran ada sejumlah temuan pelanggaran diperkuat dengan beredarnya rekaman oknum Panwascam Kecamatan Sumberbaru.
"Oknum yang mengaku bernama Jovita terekam sedang membrifing penyelenggara tingkat desa untuk berbuat curang. Tentu saja demi kemenangan Hendy Siswanto-Gus Firjaun paslon nomor urut 01 di Pilkada Jember," kata Rully Efendi saat melakukan orasinya. Rabu (13/11/2024).
Rully mengatakan, parahnya, Jovita dalam rekaman suara tersebut tak segan menyuruh anteknya memberikan minuman dan kopi yang dicampur CTM agar memberikan efek kantuk terhadap saksi lawan di TPS.
"Ide tersebut muncul untuk memberi minuman dan kopi yang di campur CTM, nah itu termasuk pembunuhan berencana, dan pihak kepolisian harus menindak dan menangkap Jovita," ungkapnya.
Sementara itu Kustiono Musri. Aktivis anti korupsi menyuarakan, Pemecatan terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu Jember dan menyebut Pemilu tahun 2024 merupakan yang terburuk sejak dimulainya pemilihan secara langsung pada tahun 2005.
"Baru kali ini kami melihat, pemilu tahun ini paling brutal. Pemilu belum dilaksanakan tapi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sudah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Ini sama saja dengan pengkhianatan terhadap demokrasi. Komisioner KPU dan Bawaslu harus dipecat," tegasnya.
Kustiono menyampaikan, bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jember bisa dibilang krisis netralitas. Sejumlah kritikan muncul dari berbagai elemen masyarakat terhadap netralitas dan kinerja KPU dan Bawaslu Jember.
"Integritas KPU dan Bawaslu pun mulai dipertanyakan terlebih, ketika kedua penyelenggara tersebut kompak tidak mau disumpah saat mengikuti Pansus Pilkada di DPRD Kabupaten Jember beberapa waktu lalu," pungkasnya. (Nang/Ed: Ruk)